KPUD NTT Tetapkan Nomor Urut Cagub NTT 2008-2013

Kupang, CF - KPUD Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan nomor urut paket calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013 setelah masing-masing paket calon menarik nomor undian di Sekretariat KPUD NTT di Jalan Polisi Militer Kupang, Kamis.

Meski pun aksi unjuk rasa menentang keputusan KPUD NTT yang dinilai cacat hukum dalam menetapkan tiga paket calon tersebut, lembaga penyelenggara pilkada itu tetap melanjutkan tahapan Pilgub NTT yang sempat tertunda selama sembilan hari (6-14 Mei) akibat tekanan massa sehari setelah mereka mengumumkan paket-paket tersebut.

Pasangan Frans Lebu Raya-Esthon L Foenay (Fren) yang diusung PDI Perjuangan mendapat nomor urut pertama, nomor urut dua diraih pasangan Gaspar Parang Ehok-Yulius Bobo (Gaul) yang diusung sejumlah parpol dalam Koalisi Abdi Flobamora, sedang nomor urut tiga ditempati pasangan Ibrahim Agustinus Medah-Paulus Moa (Tulus) yang diusung Partai Golkar.

Aksi massa serta orasi yang digelar massa dan simpatisan pendukung paket Benny K Harman-Alfred M Kasse (Harkat) dengan membeberkan sejumlah kebobrokan KPUD NTT itu langsung dihadang oleh aksi massa pendukung KPUD NTT yang menilai keputusan institusi tersebut sudah sah menurut hukum dan tidak bisa diganggu gugat.

Setelah masing-masing paket calon gubernur-wakil gubernur meninggalkan Sekretariat KPUD NTT, massa dan simpatisan pendukung paket Kombes Pol Alfons Loemau-Frans Salesman (Amsal)langsung “mengepung” kantor KPUD NTT yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian itu.

Dua unit panser milik Brimobda NTT yang biasa digunakan untuk menghalau massa dengan cara menyemprotkan air, disiagakan di depan kantor KPUD NTT guna mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bakal terjadi.

Tinjau kembali

Beberapa saat setelah KPUD NTT menetapkan nomor urut ketiga paket calon tersebut, KPU Pusat dalam suratnya No.926/15/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 meminta lembaga penyelenggara pilkada itu untuk meninjau kembali penetapan pasangan calon peserta Pilgub NTT, karena masih mengandung masalah.

Surat dari KPU Pusat yang bersifat penting/segera itu ditandatangani oleh Ketua KPU Pusat, Prof Dr H.A Hafiz Anshary AZ,MA, dan disampaikan pula kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur NTT, dan Panwaslu Pilgub NTT.

Ketika menerima laporan dari pasangan calon Benny K Harman-Alfred M Kasse (Harkat) pada 11 Mei 2008, KPU Pusat menemukan ada sejumlah kejanggalan, terutama dari parpol pengusung yang melakukan tarik-menarik dukungan, padahal sudah mengisi dan menandatangani formulir Model B3-KWK.

Dalam hubungan dengan keputusan KPUD NTT menetapkan tiga paket calon tersebut, KPU Pusat menilai KPUD NTT melakukan kekeliruan substantif dan prosedural sehingga berdampak pada gugatan hukum.

Guna menghindari hal tersebut, KPU Pusat minta KPUD NTT meninjau kembali penetapan pasangan calon peserta Pilgub NTT periode 2008-2013 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu serta Pasal 59 ayat (5) huruf c UU No.32 Tahun 2004.

Pasal ini menyatakan bahwa “Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung”.

Ketentuan pasal tersebut kemudian diimplementasikan dalam formulir Model B3-KWK yang menegaskan bahwa “Surat pernyataan gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah” serta ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No.07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ketentuan tersebut, bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ketua KPUD NTT, Robinson Ratu Kore serta anggota KPUD NTT yang lain, belum bisa dikonfirmasi mengenai hal ini karena sedang menghadapi aksi massa.(AP)

KPU Undang Tiga Paket Menarik Nomor Urut

KUPANG, CF -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTT mengundang tiga paket calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, yaitu Gaul (Gaspar Parang Ehok-Julius Bobo), Fren (Frans Lebu Raya-Esthon Foenay) dan Tulus (Ibrahim A Medah-Paulus Moa) untuk mengikuti acara penarikan nomor urut, di sekretariat KPU, hari ini, Kamis (15/5/2008).
"Surat undangan untuk tiga paket untuk mengikuti penarikan undian nomor urut sudah dibagikan," kata sumber di KPU NTT, Rabu (14/5/2008).
Menurut sumber itu, KPU NTT tetap melanjutkan tahapan Pilgub. Sebelumnya, KPU NTT membuat berita acara Nomor 315/A/KPU/ NTT/V/2008 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa semua kegiatan dan program yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilgub dihentikan sementara sampai dengan tanggal 14 Mei 2008. Berita acara ini dibuat setelah KPU NTT didemo para pendukung Paket Amsal (Alfons Loemau-Frans Salesman) dan Paket Harkat (Beny Kabur Harman-Alfred Kase), dua paket gubernur-wagub yang tidak lolos verifikasi di KPU NTT.
Setelah menerbitkan berita acara menghentikan sementara proses Pilgub tersebut, KPU NTT melakukan konsultasi ke KPU pusat di Jakarta. Selama di Jakarta sampai kembali ke Kupang, Selasa (13/5/2008), kelima anggota KPU NTT memilih "tutup mulut". Tentang bagaimana kelanjutan proses Pilgub setelah terbitnya berita acara tersebut dan hasil konsultasi KPU NTT ke KPU pusat, belum ada penjelasan resmi dari KPU NTT.
Kemarin, Rabu (14/5/2008), diperoleh informasi tentang penarikan undian oleh tiga paket calon yang sudah ditetapkan oleh KPU NTT.
"Tidak ada pilihan lain, KPU NTT tetap melaksanakan tahapan yang sudah ada," kata sumber di KPU NTT itu.
Calon Gubernur NTT dari PDIP, Frans Lebu Raya yang dikonfirmasi tentang acara penarikan nomor urut calon, mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima undangan dari KPU NTT. "Kami sudah menerima undangan dari KPU NTT untuk mengikuti acara penetapan calon dan pengundian nomor urut," kata Lebu Raya yang ditemui di sela-sela acara tatap muka dengan warga Kelurahan Fontein, kemarin siang.
Informasi penarikan nomor urut tersebut, juga disampaikan Kepala Biro Humas Setda NTT, Drs. Eduard Gana, M.Si, usai mengikuti rapat Desk Pilkada di ruang kerja Sekda NTT, Rabu pagi.
Edu Gana menjelaskan bahwa rapat yang dipimpin Sekda NTT, Jamin Habid itu membicarakan persiapan penarikan nomor urut pasangan calon yang dilaksanakan hari ini.
Rapat Desk Pilkada dihadiri Asisten Tata Praja, Yoseph A Mamulak, Kepala Badan Linmas, Stef Manafe dan Kepala Biro Hukum merangkap Plt Kepala Biro Tatapem, Yohana Lisa Pali. Hadir juga ketua dan anggota KPU NTT, Robinson Ratukore, John Depa dan Hans Louk serta Ketua Panwas Pilgub NTT, Djidon de Haan.
Ratukore, John Depa dan Hans Louk usai pertemuan itu tidak bersedia memberi penjelasan kepada wartawan di kantor Gubernur NTT. Ketiganya berjanji akan memberi keterangan kepada pers di sekretariat KPU. Namun janji itu tidak ditepati.
Tentang penarikan nomor urut juga disampaikan Djidon de Haan saat dikonfirmasi per telepon, semalam. "Rapat membicarakan tentang acara penarikan nomor urut yang akan dilaksanakan besok (hari ini, Red). Tiga calon sudah final," kata Djidon.
Ditanya tentang apakah dalam rapat Desk Pilkada itu juga dijelaskan tentang rekomendasi KPU pusat? Baik Djidon maupun Edu Gana mengatakan bahwa itu merupakan urusan internal KPU.
John Depa yang dikonfirmasi, semalam, menolak berkomentar soal hasil konsultasi ke KPU pusat.
Hans Louk yang ditelepon semalam sekitar pukul 19.30 Wita, juga mengaku belum mengetahui hasil rekomendasi dari KPU pusat.
Ditanya tentang penarikan nomor urut calon, hari ini, Hans Louk mengatakan, "Nanti saya koordinasi dengan Pak John Depa dulu."
Sementara itu, suasana di sekretariat KPU NTT di Jalan Polisi Militer-Kupang, kemarin, dijaga ketat aparat keamanan. Sejak siang hari, pintu pagar digembok dari dalam. Polisi tidak mengizinkan warga, termasuk wartawan untuk masuk. "Kami mendapat perintah dari KPU seperti ini," ujar seorang polisi. (AP)

KPUD NTT : GAUL,TULUS, FREN SUDAH FINAL

Kupang - CF. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTT, Ir. Roby Ratukore menegaskan, keputusan penetapan Gaspar Parang Ehok- Julius Bobo (Paket Gaul), Ibrahim A Medah-Paulus Moa (Paket Tulus) dan Frans Lebu Raya-Esthon Foenay (Paket Fren) sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2008-2013, bersifat final dan mengikat.
Ratukore mengatakan hal itu dalam acara jumpa pers di Sekretariat KPU NTT, Jalan Polisi Militer-Kupang, Kamis (8/5/2008). Saat itu Ratukore didampingi tiga anggota KPU, yaitu John Depa, Hans Louk dan John Lalongkoe.
Menurut Ratukore, KPU NTT tidak mungkin mengubah keputusannya kecuali ada putusan pengadilan yang bersifat tetap yang menyatakan KPU salah.
"Tahapan (verifikasi, Red) itu sudah lewat. Kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya ialah, ya, keputusan penetapan tiga calon itu sudah final dan mengikat. Kalau ada keputusan pengadilan yang punya kekuatan hukum yang tetap dan menyatakan kami salah, kami akan mengundurkan diri," tegasnya.
Ratukore mengatakan, Pilkada merupakan sebuah proses politik yang tahapan-tahapannya sudah diatur. Dan KPU NTT tidak mungkin mengubah tahapannya. Yang berubah adalah jadwal pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut. Oleh karena itu, kata dia, KPU NTT segera mengeluarkan surat keputusan perubahan jadwal.
Jumpa pers ini dilakukan sekitar dua jam setelah KPU NTT menghadiri pertemuan bersama pimpinan DPRD, ketua fraksi dan ketua komisi DPRD NTT. Pertemuan di ruang kerja Ketua DPRD NTT itu berlangsung tertutup.
Pertemuan antara anggota KPU dengan pimpinan DPRD NTT untuk mengkomunikasikan persoalan Pilkada mengalami deadlock (jalan buntu). Sempat terjadi keributan karena perbedaan pendapat antara KPU dan Dewan tidak ada titik temunya.
Ketua DPRD NTT, Mell Adoe mengatakan, setelah rapat deadlock, pimpinan komisi, pimpinan fraksi dan pimpinan Dewan mengadakan rapat. Adapun keputusan rapat, demikian Mell Adoe, DPRD NTT mendukung pelaksanaan pilkada sesuai dengan aturan. Selain itu, delegasi DPRD NTT akan berangkat ke Jakarta menemui KPU Pusat untuk menyampaikan persoalan yang diaspirasikan masyarakat NTT.
"Besok (hari in, Jumat, 9/5/2008) ada anggota Dewan yang berangkat ke Jakarta bertemu dengan KPU Pusat untuk menyampaikan persoalan yang terjadi dalam tahapan Pilgub," kata Mell Adoe saat menggelar jumpa pers di ruang kerjanya, kemarin.
Jangan Korbankan Rakyat
Usai menggelar pertemuan dengan KPU, Mell Adoe bersama Sekda NTT, Jamin Habid bertemu Gubernur NTT, Piet A Tallo, SH di rumah jabatan gubernur. Mell Adoe menjelaskan kepada gubernur tentang adanya aspirasi masyarakat kepada DPRD terkait pelaksanana Pilkada beserta sikap DPRD NTT.
Dalam pertemuan yang juga diliput wartawan itu, Gubernur Tallo mengingatkan agar persoalan Pilgub jangan didramatisir berlebihan sampai mengorbankan rakyat.
"Ini dinamika. Demokrasi sedang berjalan sehingga sikapi dengan hati terbuka dan jernih. Kita berharap KPU bersikap. Anggota KPU harus kompak. Kita tidak perlu campur terlalu jauh karena KPU institusi yang punya kewenangan yang harus dihormati," kata Tallo sembari meminta pers untuk ikut menjaga situasi dengan pemberitaan yang sejuk.
Sementara itu, sepanjang pagi hingga sore kemarin, aksi demonstrasi terjadi. Sedikitnya, ada tiga kelompok yang melakukan aksi di gedung DPRD dan Sekretariat KPU NTT. Forum Pengawal Demokrasi (Formasi) melakukan aksi duluan. Setelah itu disusul Forum Masyarakat Peduli Pilkada. Dua kelompok itu menyatakan mendukung keputusan KPU NTT yang menetapkan Paket Gaul, Paket Fren dan Paket Tulus. Setelah dua kelompok itu pulang sekitar pukul 11.30 Wita datang pendukung Paket Harkat di gedung DPRD NTT. Massa yang dikoordinir Germanus Wisung dan Leo Oraleu itu menyatakan menolak keputusan KPU tentang penetapan tiga paket. (AP)

Anggota KPUD dan DPRD NTT Nyaris Adu Jotos

Kupang - CF. Anggota KPUD Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama para pimpinan DPRD NTT nyaris adu jotos di ruang kerja Ketua DPRD NTT Melkianus Adoe. KPUD diundang DPRD untuk membahas masalah penundaan jadwal pilkada gubernur dan aspirasi aspirasi masyarakat yang masuk ke KPUD.

Ketua DPRD NTT Melkianus Adoe kepada pers di Kupang, Kamis (8/5) mengatakan, setelah mengalami penudaan untuk menghadiri undangan DPRD, akhirnya anggota DPRD hadir juga. "Kami memulai pertemuan dengan membahas aspirasi masyarakat yang masuk. Misalnya, tentang penggantian anggota KPUD, memulai tahapan Pilkada ulang, dan para parpol mempertanyakan sejumlah persoalan terkait keputusan KPUD dalam menetapkan tiga pasang calon gubernur NTT," kata Adoe.

Setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan dari anggota DPRD yang hadir. Ada pertanyaan dari anggota DPRD mengenai atas dasar apa KPUD menunda jadwal Pilkada, kemudian ditanggapi anggota KPUD dengan sikap emosional. Emosi dari anggota KPUD dan DPRD pun tak terbendung. Terjadi aksi saling dorong, yang mengarah pada perkelahian, di ruang itu.

Seorang staf perempuan di ruang Ketua DPRD itu berteriak histeris minta bantuan polisi. Polisi bergegas masuk ruang tertutup bagi pers tersebut. Polisi mengamankan situasi. Para anggota KPUD kembali ke Kantor KPUD. "Kami belum melahirkan apa apa dari pertemuan tadi. Tetapi demi kepentingan masyarakat umum dan Pilkada yang bermutu, DPRD akan mengambil sikap tegas," kata Adoe.

Secara terpisah Ketua KPUD NTT Robinson Ratukore mengatakan, KPUD telah difitnah dan dihina oleh lembaga DPRD. Meski demikian, KPUD tetap bekerja menjalankan fungsi menyelenggarakan Pilkada Gubernur NTT. "Sekarang ini ditunda jadwal sementara, dari 6 -14 Mei. Nanti KPUD akan melanjutkan kegiatan seperti biasa, dari 15 Mei sampai selesai," kata Kore.

Pilkada diundur dari tanggal 2 Juni menjadi 11 Juni 2008. itu pun kalau tidak ada hal-hal yang sangat mengganggu kegiatan KPUD. (AP)

KPUD NTT Tunda Penarikan Nomor Undian Cagub

Kupang, CF - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda penarikan nomor undian calon gubernur dan wakil gubernur yang dijadwalkan berlangsung Selasa (6/5) pukul.10.00 Wita.

Penarikan nomor undian calon ini ditunda karena alasan semua anggota KPU kelelahan dalam melayani para pengunjuk rasa yang berlangsung sejak Senin (5/5) petang hingga Selasa (6/6) pagi. Penundaan penarikan calon itu disiarkan melalui radio-radio swasta, beberapa saat setelah KPU mengumumkan keputusan tentang penundaan jadwal dan program pelaksanaan Pemilu Gubernur NTT.

“Kami menyampaikan permohonan maaf karena penarikan undian nomor urut yang rencananya akan berlangsung pada hari ini terpaksa ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kami sangat kelelahan,” kata Ketua KPU Provinsi NTT, Rabinson Ratu Koreh.

Para anggota KPU “disendera” massa pendukung dua pasangan calon yang digugurkan KPU sejak sekitar pukul.16.30 di Sekretariat KPU Provinsi NTT atau sekitar satu setengah jam setelah pengumuman hasil pleno penetapan pasangan calon oleh KPU.

Massa terus melakukan tekanan sehingga pada pukul.05.10 Wita Selasa dini hari, KPU memutuskan untuk mengubah jadwal dan tahapan dan program pemilihan Gubernur NTT yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu tahapan yang diubah adalah jadwal penarikan nomor undian pada Selasa pukul.10.00 Wita, yang akan dilakukan tiga pasangan calon yang sudah ditetapkan menjadi kontestan dalam pemilihan 2 Juni mendatang.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT, Nelson Matara mengatakan telah menerima undangan untuk penarikan undian, tetapi ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Dia sendiri tidak mengetahui persis, alasan penundaan itu, tetapi keputusan KPU itu akan berdampak pada seluruh tahapan pemilihan yang sudah dijadwalkan.

Nelson Matara berharap penundaan yang dilakukan KPU ini tidak menggangu tahapan-tahapan pelaksanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. (AP)

TIGA PASANG CAGUB LOLOS KE PILKADA NTT

Kupang-Senin (CF). Tiga dari delapan pasangan calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) lolos dan dinyatakan berhak mengikuti pemilihan kepala daerah oleh komisi pemilihan umum (KPU) provinsi itu, Senin (5/5).

Penetapan pasangan calon gubernur periode 2008-2013 dilakukan setelah rapat pleno yang dihadiri lima anggota KPU. Selanjutnya, pada Selasa (6/5) KPU NTT akan menetapkan nomor urut pasangan melalui undian.

Ketiga pasangan itu adalah Ibrahim Agustinus Medah-Paulus Moa yang diusung Partai Golkar, Frans Lebu Raya-Esthon Foenay didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan pasangan Gaspar Parang Ehok-Julius Bobo yang diusung Koalisi Abdi Flobamora yang terdiri dari empat partai politik (parpol).

Anggota KPU NTT Hans Christian Louk mengatakan, pasangan Gaspar-Julius lolos verifikasi tahap akhir setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menarik dukungan terhadap pasangan Benny K Harman-Alfred Kase sehingga pasangan tersebut hanya diusung lima kursi dan tidak lolos ke arena pilkada.

"Pencabutan dukungan yang dilakukan terhadap Benny-Alfred tidak hanya dilakukan DPW PKB NTT saja, tetapi DPP PKB juga mengirim surat dukungan kepada pasangan Gaspar-Julius," katanya.

Pengumuman cagub yang akan berlaga di pilkada pada 2 Juni mendatang dihadiri ratusan orang dari berbagai kalangan serta simpatisan dan kader parpol. Selama pengumuman berlangsung, aparat keamanan dari Kepolisian Resor Kota Kupang siaga di sekeliling gedung kantor KPU guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. (AP)

PELUANG PENGEMBANGAN TANAMAN JARAK SEBAGAI SUMBER BIOFUEL DI NTT

Kupang – CF. Menerawang ke depan perkembangan penggunaan biofuel di dunia ini akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan ancaman pemanasan global yang sumber utamanya diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Selama 15 tahun terakhir pemanasan global telah meningkatkan suhu dan menyebabkan turunnya permukaan salju kutub utara dan es terapung di Laut Artik sehingga permukaan air laut mengalami kenaikan 14-20 cm selama satu abad terakhir.

Tren pengembangan biofuel ini telah terlihat di Amerika Serikat, negara konsumen utama BBM di dunia ini kini telah memulai meningkatkan produksi etanol dari 6.464,2 miliar liter pertahun menjadi 17.029,32 miliar liter pertahun. Perkembangan ini diikuti oleh beberapa negara maju di dunia baik dari belahan Eropa (Perancis, Poladia, Jerman, Itali, dan Spanyol) maupun Asia (China).

Babak baru penggunaan biofuel di dunia terus melaju dengan pesat, entah berawal dari isu krisis minyak bumi seperti di berbagai Negara maju maupun Negara berkembang seperti Indonesia, maupun isu lingkungan seperti di masyarakat Uni Eropa yang sangat peka terhadap isu pemanasan global akibat emisi rumah kaca yang tinggi. Dalam hal pemanasan global, Indonesia telah meratifikasi United Nation Framework Convention on Climate Change melalui Undang Undang No. 6 Tahun 1994, tentang Pengesahan United Nation Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) sehingga kemudian berbagai kebijakan pemerintah saat ini sangat berpihak kepada pengembangan bahan bakar terbarukan yang ramah lingkungan.

Arah perkembangan selanjutnya adalah penambangan minyak akan dialihkan dan memulai dengan menambang minyak di ladang-ladang, pemanfaatan penggunaan minyak nabati mulai ditingkatkan, karena minyak nabati (biofuel) lebih ramah terhadap lingkungan. Ada beberapa tanaman yang dapat menghasilkan minyak-lemak, diantaranya ; Jarak pagar, kopi, padi, jagung, kelapa sawit, dan karet. Beragamnya jenis tanaman yang bisa menghasilkan minyak lemak semakin membuka peluang Indonesia untuk menjadi produsen biofuel terbesar di dunia, sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai negara tropis hampir keseluruhan jenis tanaman penghasil minyak-lemak tersebut dapat tumbuh di tanah air. (untuk informasi jenis tanaman penghasil minyak : http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiesel).

Namun diantara berbagai sumber biofuel itu juga merupakan sumber pangan baik untuk manusia maupun untuk ternak., kita ambil contoh kelapa sawit produksinya saat ini masih digunakan sebagai minyak goreng, sedangkan padi merupakan makanan pokok masyarakat kita, dan jagung masih merupakan sumber makan utama ternak. Sementara itu fokus kesiapan pemerintah saat ini dalam memanfaatkan biofuel adalah kelapa sawit untuk biodiesel, disamping jarak pagar (Jatropha curcas) dan tebu untuk bioetanol. Padahal semua tanaman tadi adalah sumber pangan, kecuali jarak pagar yang bukan merupakan sumber pangan (nonedible). Oleh karena itu diharapkan pemanfaatan sumber-sumber biofuel tidak mengganggu suplai pangan manusia maupun ternak.

Minyak jarak (Jatropha oil) akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan sebagai energi alternatif biodiesel. Biodiesel tersebut dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia.

Tanaman jarak penghasil biodiesel ini berasal dari jenis tanaman jarak pagar yang dalam bahasa Inggris bernama 'Physic Nut' dengan nama species Jatropha curcas, tanaman ini seringkali salah diidentifikasi dengan tanaman jarak yang dalam bahasa Inggris disebut 'Castor Bean' dengan nama species Ricinus communis.

Kedua tanaman ini berasal dari kerabat klasifikasi tanaman (family) yang sama yaitu 'Euphorbiaceae'. Tidak sedikit dari kerabat klasifikasi tanaman Euphorbiaceae ini dikenal dengan nama lokal Indonesia sebagai tanaman jarak. Bahkan Jatropha sendiri sebagai sebuah 'genus' dalam klasifikasi tanaman memiliki 12 species, semuanya dikenal dalam nama lokal sebagai 'tanaman jarak'.

Iklan dan cuaca di daerah NTT yang panas dan tropis seperti di daerah Timor dan Sumba sangat cocok sebagai pengembangan tanaman jarak ini sehingga dapat membuka peluang bagi munculnya bisnis agro industri yang berbasis tanaman jarak. Bisnis ini tentu akan membuka peluang bagi peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan khususnya petani di NTT yang masih terbelakang baik secara intelektual maupun teknologi jika peluang dikelolah dan difasilitasi dengan baik. Harapan ini menjadi tugas dan tantangan bagi pemerintah daerah NTT ke depan untuk memanfaatkan potensi ini sebagai lumbung emas bagi menuju terciptanya masyarakat NTT yang maju secara ekonomi dengan landasan bisnis agro industry yang kuat.