Kupang – CF. Tim sukses pasangan AMSAL bacagub/bacawagub NTT periode 2008 -2013, merasa ada yang tidak normal dalam proses verifikasi bacagub/bacawagub NTT periode 2008 -2013 yang dilakukan oleh KPUD NTT menyangkut penelitian berkas pencalonan karena pasangan AMSAL merasa telah di curangi.
Seperti di ketahui berdasarkan hasil verifikasi awal oleh KPUD NTT terhadap delapan pasangan calon yang mendaftar Pasangan AMSAL termasuk dalam empat pasangan calon yang tidak lolos verifikasi tersebut karena tidak melampirkan surat pernyataan dukungan DPP PDS kepada pasangan tersebut. Namun hal ini dibantah oleh salah satu tim sukses AMSAL yang tidak mau disebutkan namanya, ” tidak benar itu, kami sudah melampirkan surat pernyataan dukungan dan juga SK DPP PDS yang di tandatangani ketua Umum PDS, jadi kami rasa itu hanya alasan yang di buat-buat oleh KPUD ”, Tegasnya.
Justru yang kami pertanyakan kenapa KPUD NTT sekonyong – konyong meloloskan pasangan TULUS dan FREN yang jelas – jelas tersangkut masalah KKN dan pernah di proses hukum bisa mendapatkan surat keterangan dari kepolisian dan pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi pencalonan, ini maksudnya apa?, lanjut salah satu tim sukses AMSAL yang tidak mau disebutkan namanya tersebut.
Menurut tim sukses tersebut, kejanggalan ini akan segera di sampaikan kepada KPU pusat dan Departemen Hukum dan HAM demi terciptanya iklim berdemokrasi yang kondusif di NTT, kasihan rakyat NTT yang ingin ada perubahan di NTT. Kami tidak bermaksud menjatuhkan calon lain, tetapi kami hanya menginginkan proses pilkada NTT yang di lakukan oleh KPUD NTT berjalan lebih mengedepankan asas keadilan dan keterbukaan.
Ketua KPUD NTT Ir. Robinson Ratukore yang coba dihubungi via telepon mengatakan, silakan saja melakukan protes atau komplain mengenai proses pilkada NTT yang sedang dilakukan oleh KPUD NTT asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan ia menambahkan seluruh masyarakat NTT juga bebas menyampaikan pendapatnya terkait masalah – masalah yang terjadi di dalam proses pilkada tersebut, kami tidak akan menghambat atau bahkan melarang selama masih dalam batas koridor hukum yang berlaku.(*FN)
Seperti di ketahui berdasarkan hasil verifikasi awal oleh KPUD NTT terhadap delapan pasangan calon yang mendaftar Pasangan AMSAL termasuk dalam empat pasangan calon yang tidak lolos verifikasi tersebut karena tidak melampirkan surat pernyataan dukungan DPP PDS kepada pasangan tersebut. Namun hal ini dibantah oleh salah satu tim sukses AMSAL yang tidak mau disebutkan namanya, ” tidak benar itu, kami sudah melampirkan surat pernyataan dukungan dan juga SK DPP PDS yang di tandatangani ketua Umum PDS, jadi kami rasa itu hanya alasan yang di buat-buat oleh KPUD ”, Tegasnya.
Justru yang kami pertanyakan kenapa KPUD NTT sekonyong – konyong meloloskan pasangan TULUS dan FREN yang jelas – jelas tersangkut masalah KKN dan pernah di proses hukum bisa mendapatkan surat keterangan dari kepolisian dan pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi pencalonan, ini maksudnya apa?, lanjut salah satu tim sukses AMSAL yang tidak mau disebutkan namanya tersebut.
Menurut tim sukses tersebut, kejanggalan ini akan segera di sampaikan kepada KPU pusat dan Departemen Hukum dan HAM demi terciptanya iklim berdemokrasi yang kondusif di NTT, kasihan rakyat NTT yang ingin ada perubahan di NTT. Kami tidak bermaksud menjatuhkan calon lain, tetapi kami hanya menginginkan proses pilkada NTT yang di lakukan oleh KPUD NTT berjalan lebih mengedepankan asas keadilan dan keterbukaan.
Ketua KPUD NTT Ir. Robinson Ratukore yang coba dihubungi via telepon mengatakan, silakan saja melakukan protes atau komplain mengenai proses pilkada NTT yang sedang dilakukan oleh KPUD NTT asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan ia menambahkan seluruh masyarakat NTT juga bebas menyampaikan pendapatnya terkait masalah – masalah yang terjadi di dalam proses pilkada tersebut, kami tidak akan menghambat atau bahkan melarang selama masih dalam batas koridor hukum yang berlaku.(*FN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar